KASUS BANK CENTURY; MENJADI TEKA-TEKI DAN MASIH BERLANJUT

KASUS BANK CENTURY; MENJADI TEKA-TEKI DAN MASIH BERLANJUT
Oleh: Mashruhan
Setelah perseteruan Kepolisian Naegara RI ( Polri ) dengan Kejaksaan Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), yang di kenal dengan Cicak vs Buaya. Indonesia dihebohkan lagi dengan kasus yang serupa, dalam hal ini adalah kasus Bank Century. Kasus Bank Century adalah kasus hokum karena ada dugaan kuat tentang pelanggaran hokum yang dilakukan oleh sejumlah penjabat pemerintahan dalam mengeluarkan dana talangan sebesar Rp 6,7 miliyar bagi bank yang bermasalah itu. Dalam kasus Bank Century tersebut juga ada dugaan bahwa sebagian dana talangan itu mengalir ke sejumlah pejabat politik dan tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) saat pemilihan presiden 2009.
Bicara mengenai dunia perbankan, maka kita tinjau dengan Teori Hukum tentang Industri Perbankan Indonesia. Landasan hukum perbankan Indonesia adalah Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Hukum perabankan Indonesia adalah sebagai hokum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku saat sekarang di Indonesia. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
Ditinjau dari segi fungsi dan tujuannya, maka perbankan Indonesia mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat, dan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Yang menjadi pengawas dari bank-bank yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia, karena menjadi Bank Sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sebagai penganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Sedangkan untuk landasan Bank Indonesia sebagai pengawas kegiatan perbankan, adalah berdasarkan pada Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 pasal 24.
Maka, dengan kajian tentang hukum perbankan di Indonesia maka dapat di anlisis bahwa Bank Century sudah tidak lagi bisa di katakana sebagai Bank yang sesungguhnya. Hal ini karena Bank Century sudah menlenceng dari arti Bank yang sebenarnya, yaitu sebagai lembaga atau badan usaha yang bertujuan untuk pembangunan nasional. Bank juga sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan di salurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak menjadi lebih baik. Dan Bank Indonesia juga beralih fungsi, yang mana seharusnya Bank Indonesia sebagai pengawas, tetapi saat krisis Global Bank Indonesia menjadi sumber dana bagi Bank yang bermasalah tersebut. Saat itu yang menjadi direktur Bank Indonesia adalah Budiono Sampoerna, dan ketua KSSK adalah Sri Mulyani, merka berdalih bahwa dana talangan senilai Rp 6,7 miliyar kepada Bank Century tersebut adalah untuk menyelamatkan bank tersebut dari krisi Global.
Yang menjadi teka-teka pada kasus Bank Century saat ini adalah tentang pendapat sejumlah kalangan tertentu bahwa, kasus Bank Century berkembang menjadi isu politik karena yang membuat kebijakan tersebut adalah sejumlah pejabat pemerintah sehingga kebijakan itu menjadi kebijakan public. Kebijakan public adalah kebijakan pemerintah yang merupakan salah satu objek terpenting dalam politik sehinnga kasus Bank Century menjadi kasus politik. Meskipun nanti kasus Bank Century tiadak terbukti malakukan pelanggaran hokum, maka kasus itu tetapa saja menjadi kasus politik.
Bank Century menjadi kasus yang teka-teka dan masih berlanjut, maka DPR membentuk Pansus ( panitia khusus ) Hak Angket Bank Century setelah presiden SBY menyatakan dukungannya terhadap pengungkapan kasus Bank Century. Setelah melukukan pemeriksaan yang berlanjut terhadap kasus Bank Century, akhirnya apa yang selama ini dikatakan oleh public tentang kasus tersebut di perkuat oleh penemuan BPK ( badan pemeriksa Keuangan ) yang telah melakukan audit terhadap kasus Bank Century. Masalahnya ada pada dana tersebut tidak jelas ke mana perginya dan siapa yang menikmatinya? Ketidakjelasan tersebut juga memperkuat tuduhan masyarakat bahwa telah terjadi korupsi dalam jumlah yang banyak yang berujung pada tuduhan terhadap pemerintah karena keputusan tersebut oleh pejabat-pejabat tinggi Negara yang terkait dengan keuangan dan perbankan.
Dengan adanya penemuan BPK tersebut, maka teka-teka tentang kasus Bank Century sudah mulai terpecahkan, apakah kasus tersebut kasus politik atau kasus pelanggaran hokum. Untuk saat ini belum dapat dipastikan secara benar karena pemeriksaan terhadap kasus tersebut masih belum tuntas dan masih berlanjut. Dengan kasus tersebut adalah menjadi pembelajaran bagi kalangan pemerintahan, bahwa yang diinginkan rakyat adalah terjaganya stabilitas politik meskipun terjadi pertentengan diantara para tokoh-tokoh politik, karena hal tersebut adalah wajar dalam dunia politik.

Published in: on January 13, 2010 at 4:36 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://ruhaen.wordpress.com/2010/01/13/24/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: